BRANDAN, Sumutpost.id – Sekolah pendidikan dini anak PAUD atau TK milik Pemkab Langkat di Kelurahan Brandan Barat, sepi peminat. Untuk tahun ajaran baru ini, hanya 20 anak yang mendaftar. Kondisi ini didasari beberapa faktor, salah satunya infrastruktur dan fasilitas pendukung tidak lengkap.
Selain fasilitas tidak memadai, kehadiran sekolah swasta di sekitar Pangkalan Brandan turut menggerus minat orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut.
Informasi yang berhasil dikumpulkan Sumutpost.id, selain kehadiran sekolah (TK/PAUD) swasta, para orang tua mengaku tidak tega menyekolahkan (perdana) anaknya di sekolah yang tidak ada jaminan fasilitas.
Diketahui, di sekolah TK/PAUD yang dikepalai (Kepsek) Parida Boru Sihombing, S.Pd sangat memprihatinkan. Selain ketersediaan air bersih yang tidak ada, jaringan listrik pun sempat diputus PLN karena menunggak hingga sekarang memakai sistem token.
Padahal diketahui, selama ini Pemkab Langkat setiap tahunnya selalu menyediakan dana BOP (Biaya Operasional Pendidikan). Dana bantuan yang peruntukannya sama dengan dana BOS, ditransfer ke rekening sekolah. Dan penanggungjawab penggunaannya adalah kepala sekolah.
Melihat kondisi inilah membuat orang tua yang memiliki anak kecil tidak mau menyekolahkan anaknya.
“Kita tidak maulah anak-anak kita susah hanya untuk mendapatkan air. Kita tau anak-anak seumuran TK atau PAUD pasti selalu jorok saat bermain dan butuh banyak air untuk membersihkannya,” ujar seorang ibu kepada Sumutpost.id pada Rabu (17/7/2024).
Menyikapi kondisi dunia pendidikan dini di Kelurahan Brandan Barat, tokoh masyarakat H.Kodri Koto, mengaku sangat sedih.
Kepada Sumutpost.id, H.Kodri Koto bercerita bahwa sekolah TK itu sudah berdiri sejak tahun 70 an silam. Di masa itu, minat orang tua sangat besar menyekolahkan anaknya. Tapi, saat ini, TK milik Pemkab Langkat itu sudah seperti mati suri.
“Jika memang airpun tidak ada disekolah itu sangat keterlaluan. Kenapa saya katakan demikian, namanya anak usia dini kan sangat membutuhkan air untuk membersihkan dirinya. Begitu juga para guru disaat jam istirahat, untuk itu kiranya pihak dinas perlu mengevaluasi kinerja kepala sekolah yang tidak berintigritas dan bertanggung jawab dengan jabatannya,” sebut H.Kadri Koto.
Terpisah, Kepala sekolah Parida Boru Sihombing, kepada Sumutpost.id pada Rabu (17/7/2024) mengatakan dan membenarkan pihaknya hanya menerima murid sebanyak 20 anak untuk tahun ajaran 2024-2025.
Saat disinggung tentang pasokan air tidak ada, kepala sekolah memberikan jawaban diluar nalar.
“Ada air setiap paginya saya beli 25 ribu /drumnya. Si Anu itunya yang memutus air ke sekolah ini,” ujar Parida menuding oknum PDAM tanpa menyebut nama. (msp)
