MEDAN, Sumutpost.id – Pilkada 2024 tidak lama lagi dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November mendatang. Semua tingkatan satuan kerja pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah bersuara lantang terkait netralitas khususnya ASN dan pejabat.
Tapi, himbauan lantang itu tidak linier dengan fakta lapangan. Banyak pegawai negeri dilaporkan mendukung pasangan calon tertentu. Bahkan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) di beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) menerima laporan dan sedang diproses.
Menyikapi fenomena tindakan praktis para ASN, pejabat bahkan para Penjabat bupati dan walikota di Sumut, membuat Anggota DPRD Sumut, Ir Henry Dumanter MH, angkat bicara.
Politisi PDIP dari daerah pemilihan II (Medan-Deliserdang) mengatakan kondisi Pilkada tahun ini sangat miris dan memprihatinkan. Dimana banyak ditemukan dan dilaporkan keterlibatan ASN, pejabat dinas (kadis) bahkan Pj kepala daerah, untuk dukung mendukung calon bupati, walikota bahkan mungkin calon Gubernur Sumut.
Dikatakan Henry Dumanter, khususnya kepada para Penjabat kepala daerah agar dapat menjunjung tinggi sumpah jabatannya. Dapat menempatkan diri sebagai pimpinan langsung para ASN di wilayah pemerintahannya, sehingga menjadi tokoh sentral dalam penegakan netralitas para bawahannya.
“Pj bupati, Pj walikota bahkan Pj Gubsu, harus bisa menjadi bapak bagi para ASN. Diingatkan, jangan terlibat dukung mendukung. Diingatkan bahwa ada undang undang dengan hukuman nyata bila terlibat dalam pilkada. Jangan coba main api, pidana menanti,” ujar Henry Dumanter Tampubolon kepada Sumutpost.id pada Kamis 7 Nopember 2024.
Dumanter juga mengingatkan para pejabat agar tidak melakukan intimidasi kepada ASN dan mengarahkan kepada calon tertentu.
Dikatakan, apabila ada ASN yang mengalami paksaan, intimidasi dari pimpinannya diharapkan berani melaporkan. Bahkan kita siap mengawal laporan seperti itu.
Harapan tindakan tegas dan netral juga disampaikan Dumanter Tampubolon kepada Badan pengawas Pemilu (Bawaslu). Katanya, bagi semua pejabat Bawaslu agar tidak bermain-main kepada setiap laporan kecurangan pilkada terkhusus keterlibatan ASN.
“Bila ada laporan yang masuk, jangan menunggu harus langsung ditindaklanjuti. Para pelapor dimintai keterangannya lalu terlapor segera dipanggil. Jangan sampai bola panas ditangan Bawaslu,” tegas mantan anggota DPRD Deliserdang 2 periode itu.
Ajak Masyarakat Laporkan Kecurangan
Anggota DPRD Sumut periode 2024-2029 itu juga mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara berani melaporkan. Katanya, bila ada menemukan kecurangan pilkada khususnya keterlibatan ASN atau pejabat, jangan pernah takut melaporkannya kepada pihak terkait seperti kepada Gakumdu.
“Siapkan bukti-bukti pendukung kecurangan itu. Laporkan ke Gakumdu. Bila kita dikabari, kita kawal laporan itu agar Gakumdu juga bekerja sesuai tupoksinya,” ujarnya.
Diakhir keterangannya, Ir Henry Dumanter Tampubolon HM menghimbau masyarakat agar memilih pemimpin yang sesuai kehendak.
“Jangan karena iming-iming sesuatu menjatuhkan pilihannya ke calon A. Padahal secara kapasitas calon B yang layak baik secara visi misi dan lainnya. Ingat, bila salah memilih dapat saya pastikan 5 tahun kedepan daerah saudara tidak akan maju tapi malam mundur,” tegasnya kembali. (msp)
