MEDAN, Sumutpost.id – Aksi demo ribuan perempuan yang tergabung dalam DPW Koalisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI) Sumatera Utara ke Polres Tapanuli Utara kemarin terkait tidak adanya perkembangan laporan penyebaran konten hoaks asusila, mendapat banyak reaksi. Berbagai kalangan mendukung aksi demo sebaliknya mempertanyakan kinerja polisi.
Dalam aksi itu, Kapolres Tapanuli Utara (Taput), AKBP Ernis Sitinjak dan jajarannya dicap tidak profesional dalam menangani pengaduan masyarakat. Salah satunya soal dugaan penyebaran foto-foto hoaks asusila terhadap tokoh masyarakat Taput, Satika Simamora.
Selaku Anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP, Ir Henry Dumanter Tampubolon MH, menjadi salah satu yang ikut mempertanyakan kapasitas Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak.
Henry Dumanter meminta Polres Taput harus profesional dalam menyikapi setiap laporan masyarakat, dan harus netral tidak boleh memihak kepada calon tertentu.
Masih Dumanter, katanya, tidak masuk akal bila Kapolres Taput dan jajaran tidak dapat mengungkap kasus hoaks asusila yang ditujukan kepada tokoh perempuan Satika Simamora yang juga calon Bupati Taput.
“Laporan sudah 1 bulan lebih, tapi belum ada perkembangan signifikan. Padahal ini kasus gampang untuk diungkap. Kasus pembunuhan yang rumit saja bisa diungkap dengan tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tegas Dumanter.
Tokoh masyarakat Sumut itu bahkan meminta Kapolres Taput gentlement dengan jabatannya.
“Kalau tidak bisa diungkap, Kapolres Taput harus dicopot. Karena ada juga kudengar kasus lain yang belum jelas pemanganannya,” tegas Dumanter.
Kapolda Sumut Diminta Supervisi Kasus Hoaks Asusila
Masih mantan anggota DPRD 2 periode Kabupaten Deliserdang itu, beliau meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.,untuk melakukan supervisi atas kasus yang menimpa calon Bupati Taput Satika Simamora yang diusung PDIP tersebut.
“Saya minta kepada Kapolda Sumut segera supervisi Polres Taput khususnya terkait kasus hoaks asusisa. Karena ini masa pilkada harus segera ditangani. Jangan nanti menjadi masalah serius di Taput karena ketidak percayaan masyarakat kepada polisi disana,” ujar Dumanter tegas.
Bahkan Dumanter menilai, kehadiran ribuan perempuan yang tergabung dalam DPW Koalisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI) Sumatera Utara, adalah puncak kekesalan dan akhir kesabaran mereka yang telah dikecewakan Polres taput. “Para perempuan tangguh itu kecewa kepada Kapolres dan jajarannya,” kata Dumanter kepada Sumutpost pada Kamis 7 Nopember 2024. (msp)
