MEDAN  

Sambut HUT RI ke-79, Karutan Kelas I Medan Usulkan 1727 WBP Dapat Remisi

Rumah tahanan (Rutan) Kelas I Medan. (Yopie Simamora/Sumutpost.id)

MEDAN, Sumutpost.id – Rumah tahanan (Rutan) Kelas I Medan mengusulkan 1.727 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana umum. Remisi itu diberikan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.

Hal tersebut disampaikan oleh Nimrot Sihotang, Kepala Rutan Kelas I Medan. Ia menjelaskan jumlah tersebut sudah diusulkan oleh Rutan Kelas I Medan dalam rangka HUT RI ke-79.

“Rutan Kelas I Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah mengusulkan sebanyak 1.727 WBP untuk mendapatkan remisi dalam rangka HUT RI, kata Karutan Kelas I Medan, (5/8/2024) kemarin.

BACA JUGA..  253 Napi Lapas Tanjung Gusta Medan Dapat Remisi Natal

Pada keterangannya, Nimrot itu menguraikan, dari 1.727 WBP yang diusulkan mendapatkan remisi pada HUT RI-ke 79 berasal dari beberapa kasus yang ada di Rutan Kelas I Medan.

“Berasal dari beberapa kasus, antara lain, Pidum 786 orang, Narkotika 832 orang, kemudian Korupsi 41 orang, Human traficking 4 orang, ITE 7 orang, Perlindungan anak 48 orang, UU Kesehatan 4 orang, dan Perpajakan 5 orang,” urainya.

BACA JUGA..  Tahun Ini, Gubernur Sumut Akan Lunasi Hutang DBH Rp2,2 Triliun ke Kabupaten/Kota

Sebanyak 1.727 WBP yang diusulkan mendapatkan remisi tersebut, kata Nimrot, ada diantaranya akan langsung bebas jika usulan tersebut disetujui seluruhnya.

“Jika usulan disetujui, yang bisa langsung bebas ada sebanyak 61 orang,” ucapnya.

Nimrot juga berpesan kepada seluruh WBP yang nantinya mendapatkan remisi agar lebih bersyukur dan semangat menjalankan program binaan di Rutan Kelas I Medan.

BACA JUGA..  Pj Gubernur Launching Sumut Creative Center, Ajak Pelaku UMKM Manfaatkan Momen PON XXI

“Harapannya mereka nantinya harus bersyukur diberi pengurangan masa pidana oleh pemerintah, kita sangat harap mereka berkelakuan baik. Terkhusus nanti yang langsung bebas, tentunya dengan tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum,” tutupnya. (msp)