MEDAN, Sumutpost.id – Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) meyakini Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan tidak akan berani lagi dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator PMPHI Wilayah Sumut mengatakan, Rocky Gerung bersama Syahganda Nainggolan berada dalam posisi “sakit” setelah menerima tawaran bergabung dalam membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Ini merupakan tontonan akrobatik politik dalam pemerintahan, khususnya Rocky Gerung yang dikenal publik atas kritik pedasnya terhadap pemerintahan. Kasihan Rocky, posisinya boleh dibilang sakit, tidak sesuai hati nuraninya,” katanya.
Gandi mengungkapkan, bergabungnya Rocky Gerung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru akan memperlemah posisinya di tengah masyarakat. Khususnya mahasiswa yang selama ini sangat mengagumi Rocky Gerung.
“Peran Rocky Gerung dalam pemerintahan tidak akan mampu mendongkrak elektabilitas pemerintahan Prabowo Subianto. Apalagi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada 2029 mendatang, kehadiran Rocky Gerung bisa semakin menggerus dukungan terhadap Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Menurut Gandi, kehadiran Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan sulit untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kepercayaan publik menurun karena marak kasus korupsi yang diungkap aparat penegak hukum, keracunan akibat makanan bergizi gratis (MBG), pemadaman listrik (black out) maupun kebakaran hutan yang asapnya sangat menyengsarakankan rakyat,” ungkapnya.
“Ini belum lagi kasus kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menimbulkan antrean panjang kendaraan di jalanan. Seharusnya Presiden mengambil tindakan tegas untuk mencopot menteri terkait tersebut. Sayangnya, Presiden tidak melakukan itu,” pungkasnya. (msp)
