TEBINGTINGGI, Sumutpost.id – Gelombang desakan pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, terus bergulir. Kamis (21/5/2026), puluhan massa dari Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Kota Tebingtinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Tebingtinggi.
Dalam aksi itu, massa membawa spanduk bertuliskan “Sekda Rasa Wali Kota” dan “Copot Sekda Bermasalah”. Massa juga mengibarkan bendera organisasi sambil bergantian menyampaikan orasi.
Aksi dimulai sekitar pukul 12.00 WIB. Massa bergerak dari titik kumpul menuju Kantor Balai Kota Tebingtinggi dan tiba di pintu gerbang kantor wali kota sekitar pukul 12.10 WIB.
Secara bergantian, orasi disampaikan Samsul Ramadhan, Tawer Guman, Muhammad Prima, dan Nur Haida Damanik. Dalam tuntutannya, massa meminta Wali Kota Tebingtinggi segera mencopot Erwin Suheri Damanik dari jabatan Sekda karena dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsi birokrasi pemerintahan.
Massa juga menilai Sekda tidak mampu menjalankan fungsi koordinasi penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan, hingga pembinaan aparatur sipil negara (ASN).
“Banyak persoalan di Kota Tebingtinggi hari ini menunjukkan lemahnya kendali birokrasi. Sekda seolah kehilangan fungsi koordinasi,” teriak salah seorang orator dalam aksi tersebut.
Massa juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai menjadi indikator buruknya kinerja Sekda, mulai dari belum optimalnya operasional Pasar Gambir pasca revitalisasi, buruknya pelayanan RSUD Kumpulan Pane, persoalan PDAM dan parkir, hingga polemik program Beasiswa Utusan Daerah (BUD).
Selain itu, massa juga menyinggung dugaan keterlibatan Sekda dalam sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk isu dugaan tindak pidana korupsi.
Tak hanya itu, GPA turut menyoroti memburuknya hubungan koordinasi antara Pemerintah Kota Tebingtinggi dengan DPRD Kota Tebingtinggi.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa tuntutan pencopotan Sekda bukan tanpa dasar. Mereka mengacu pada Keputusan DPRD Kota Tebingtinggi Nomor 02 Tahun 2026 tentang Rekomendasi DPRD atas LKPj Wali Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2025 yang turut merekomendasikan evaluasi hingga pergantian Sekda.
“Kalau DPRD saja sudah merekomendasikan evaluasi dan pergantian, artinya persoalan ini memang serius. Wali Kota jangan tutup mata,” ujar Muhammad Prima dalam orasinya.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Tebingtinggi, Ramadan Barkah Pulungan yang menemui massa aksi menyampaikan bahwa seluruh aspirasi massa akan diteruskan kepada Wali Kota Tebingtinggi.
Aksi Dukung Sekda Juga Bergulir
Sebelum aksi unjuk rasa dari GPA Kota Tebingtinggi berlangsung, di lokasi yang sama juga sempat digelar aksi penyampaian aspirasi oleh sekitar delapan orang massa yang menyatakan dukungan terhadap Sekda Kota Tebingtinggi.
Kelompok massa yang dikoordinatori Irgi Fahrezi itu membawa spanduk bertuliskan “Kami Mendukung Sekda Koboy”, “Kami Bersama Sekda Tebingtinggi”, serta “Tolak Intervensi Politik Dalam Birokrasi”.
Dalam orasinya, mereka meminta agar evaluasi terhadap pejabat dilakukan secara objektif dan sesuai mekanisme hukum, serta menolak adanya dugaan intervensi politik dalam birokrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
Massa pendukung juga menyebut jabatan Sekda merupakan posisi strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik sehingga harus dijaga dari kepentingan politik tertentu.
Aksi dukungan tersebut diterima perwakilan Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Kepala Badan Kesbangpol Ramadan Barkah Pulungan dan berakhir sekitar pukul 11.45 WIB dalam keadaan aman dan kondusif. (msp)
