TAPSEL, Sumutpost.id – Dalam rangka sinkronisasi efektivitas pelayanan publik dan perbaikan indeks persepsi korupsi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, berkunjung ke kantor BPKP Sumut di Medan, Senin (28/4/2025) lalu.
Kepada wartawan, Selasa (29/4/2025) Gus Irawan Pasaribu menyebut, kunjungan itu bertujuan untuk memaksimalkan berbagai fungsi pengawasan internal di Pemkab Tapsel, agar tata kelola pemerintahan berjalan maksimal.
Dihadapan Kepala BPKP, Farid Firman disampaikannya, bahwa dalam audit BPK ada beberapa temuan yang berpotensi membuat laporan keuangan Tapsel menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
“Kondisi itu tentu membuat jelek wajah Pemkab,” jelasnya.
Padahal sambungnya, temuan itu salah satunya mengacu pada pengelolan BUMD Tapsel yang dinilai ugal-ugalan.
“Kalau karena BUMD kualifikasi kita menjadi WDP bagaimana dengan pemerintah pusat? Karena kita tahu bahwa Kementerian Keuangan tidak pernah mendapat predikat WDP, demikian juga Kementerian BUMN, padahal di bawahnya banyak BUMN dengan tata kelola yang berdarah-darah,” jelas Gus Irawan.
Namun, Gus Irawan mengakui ada beberapa temuan dari BPK yang terindikasi fiktif dan jika itu sudah final, secara yakin akan membawanya ke ranah hukum untuk diproses.
“Termasuk temuan di pengadaan obat,” ucapnya.
Karenanya, Pemkab Tapsel akan berkerjasama dengan BPKP Sumut untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal.
“Dari observasi yang dilakukan, sistem pengawasan kami sangat parah disertai mentalitas yang rendah,” ucapnya.
Menurutnya, Pemkab Tapsel sedang membangun pengendalian internal dan ini ranahnya BPKP dengan SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah).
“Tapi SPIP ini saya lihat sangat makro. Harusnya bisa lebih spesifik,” harapnya.
Menanggapi keinginan Bupati itu saat kunjungan ity, Farid Firman menyebut, BPKP siap membantu sistem pengawasan internal yang lebih efektif.
Dikatakan, IEPK di Tapsel berada di angka 2,9 dari skor 5. Seharusnya tiap daerah standar minimalnya di skor 3. Sehingga, nanti akan dilihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dimana, IEPK ini pun harapannya lebih banyak pada sistem pencegahan.
Dalam dialog tersebut pembahasan tentang PT TSM dan PT ANA cukup panjang. Beberapa masukan dari BPKP didengarkan Bupati dan berjanji mem-follow up-nya. Di akhir pertemuan BPKP dan Gus Irawan menyepakati beberapa hal yang akan dijalankan di Tapsel.
Selain memaksimalkan SPIP dan IEPK, BPKP juga mendorong Gus Irawan menjalankan secara maksimal cash management system sebagai salah satu upaya mencegah korupsi. (msp)
